Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA/HO-DPR.
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyebut bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) harus hadir dalam menjawab kebutuhan rakyat.
Saat ini, menurut dia, dukungan anggaran untuk sektor ekonomi kreatif (ekraf) dan UMKM masih lemah dan jauh dari kebutuhan nyata di lapangan. Menurut dia, pemerintah harus tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberi perhatian pada ekosistem digital dan keberlanjutan operasional UMKM.
"Banyak program yang terlihat besar di atas kertas, namun di lapangan tidak menjawab persoalan riil masyarakat. Jangan sampai hanya menambah bangunan, tetapi tidak ada nyawa dalam pengelolaannya," kata Novita saat rapat kerja anggaran dengan dua kementerian itu di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Dalam isu UMKM, dia mengkritik keberadaan Pusat layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT- KUMKM) yang di banyak daerah hanya menjadi bangunan kosong tanpa pengawasan dan operasional yang optimal.
Ia menegaskan perlunya kerjasama lebih erat dengan pemerintah daerah, termasuk soal keberlanjutan kebutuhan dasar seperti listrik dan pendampingan digital. Selain itu, dia menikai praktik e-commerce saat ini masih merugikan pelaku UMKM.
“Di lapangan, potongan e-commerce terhadap UMKM bisa mencapai 15 persen. Padahal aturan FAQ hanya menetapkan 8 persen. Ini jelas merugikan dan harus segera dievaluasi,” katanya.
Selain itu, dia menekankan bahwa dukungan bagi sektor ekonomi kreatif juga harus dilakukan secara nyata, khususnya bagi dunia perfilman yang mengangkat budaya lokal dan destinasi wisata. Film, kata dia, bukan hanya hiburan, melainkan juga pintu masuk wisata dan diplomasi budaya.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah tidak bisa hanya berorientasi pada target serapan anggaran, tetapi harus memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Dia mengatakan anggaran harus hadir untuk rakyat, bukan sekadar laporan.
"RKAKL (rencana kerja anggaran kementerian lembaga) 2026 harus menjawab tantangan riil, dari royalti kreator digital, perfilman budaya, hingga UMKM yang benar-benar hidup dan berdaya saing,” katanya.
Baca juga: Anggota DPR soroti digitalisasi pariwisata dan penguatan manufaktur
Baca juga: DPR minta pemerintah beri insentif resmi kepada industri dalam negeri
Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiEditor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
